Bandung – Pemerintah Kota Bandung resmi menyegel Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah izin operasionalnya dicabut. Penyegelan ini dilakukan menyusul keputusan Kementerian Kehutanan yang menilai pengelolaan Bandung Zoo tidak memenuhi ketentuan perizinan dan standar pengelolaan kawasan konservasi. Akibatnya, Bandung Zoo harus ditutup sementara selama tiga bulan, terhitung sejak awal Februari 2026.
Langkah penyegelan dilakukan oleh Pemkot Bandung di kawasan Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari. Keputusan ini diambil setelah izin pengelolaan resmi dicabut oleh pemerintah pusat. Pemkot bertindak sebagai pelaksana kebijakan dengan tujuan menegakkan aturan serta mencegah operasional tanpa dasar hukum yang sah.
Alasan utama penyegelan berkaitan dengan persoalan legalitas dan tata kelola. Bandung Zoo dinilai belum memenuhi kewajiban administratif dan teknis sebagai lembaga konservasi dan tempat wisata edukasi. Dalam konteks ini, penyegelan bukan sekadar penutupan fisik, melainkan penegasan bahwa ruang publik dan konservasi tidak dapat dijalankan di atas pelanggaran regulasi.
Proses penyegelan dilakukan secara administratif dan pengamanan area. Selama masa penutupan, aktivitas kunjungan dihentikan sepenuhnya, termasuk agenda kunjungan sekolah yang telah dijadwalkan sebelumnya. Pemkot menegaskan bahwa pembukaan kembali hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan perizinan dan rekomendasi teknis dipenuhi oleh pengelola.
Namun, di balik ketegasan kebijakan tersebut, muncul dampak sosial yang tidak ringan. Penutupan Bandung Zoo membuat sejumlah pekerja berada dalam ketidakpastian, sementara dunia pendidikan kehilangan salah satu sarana pembelajaran luar ruang. Bagi masyarakat, Bandung Zoo selama ini bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga ruang nostalgia dan edukasi lingkungan.
Kasus ini memperlihatkan dilema klasik antara penegakan hukum dan dampak kemanusiaan. Di satu sisi, negara wajib hadir memastikan pengelolaan konservasi berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, kebijakan penutupan menuntut solusi lanjutan agar tidak menimbulkan korban sosial berkepanjangan, terutama bagi para pekerja dan satwa yang bergantung pada keberlanjutan pengelolaan.
Penyegelan Bandung Zoo seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Kebun binatang tidak bisa diperlakukan semata sebagai objek wisata, melainkan sebagai institusi konservasi yang menuntut profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan hukum. Tanpa itu, keberadaan kebun binatang justru berisiko merugikan satwa dan mencederai kepercayaan publik.
Ke depan, publik menanti bukan hanya dibukanya kembali gerbang Bandung Zoo, tetapi juga lahirnya tata kelola baru yang lebih bertanggung jawab. Penyegelan ini menjadi pengingat bahwa dalam pengelolaan ruang publik, kepatuhan pada aturan adalah fondasi, sementara kemanusiaan harus tetap menjadi orientasi.
Sumber : detik.com, kepri.antaranews.com, Kompas.com
