Bandung, 11 Juni 2026—Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.30 WIB hingga 17.40 WIB tersebut diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), BEM Universitas Padjadjaran (Unpad), serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya di Bandung .
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait berbagai isu nasional yang dinilai meresahkan masyarakat. Beberapa isu yang menjadi fokus utama demonstrasi meliputi disahkannya revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri), kenaikan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal, serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Sepanjang aksi berlangsung, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dan keresahan mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Massa aksi juga membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan kepada pemerintah dan DPR. Beberapa kali mahasiswa berupaya mendekati area dalam Gedung DPRD Jawa Barat dengan harapan dapat bertemu langsung dengan anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Namun, upaya tersebut dihalangi oleh aparat kepolisian yang berjaga di sekitar gedung. Hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun anggota DPRD Jawa Barat yang menemui massa aksi. Kekecewaan atas tidak adanya perwakilan dewan yang hadir membuat mahasiswa menyatakan rencana untuk kembali menggelar aksi pada hari berikutnya dengan jumlah massa yang lebih besar.
Perwakilan BEM Rema UPI, Ibrahim, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh akumulasi berbagai persoalan yang dianggap merugikan masyarakat dan mengancam ruang demokrasi sipil.
“Kami turun ke jalan karena melihat berbagai persoalan yang semakin membebani masyarakat. Pertama, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kedua, kenaikan harga Pertamax yang terus meningkat. Selain itu, kami juga menyoroti pengesahan RUU Polri yang kami nilai berpotensi memperluas intervensi aparat negara ke dalam ruang-ruang sipil. Padahal, ruang sipil seharusnya tetap menjadi ruang yang bebas dan demokratis. Kami datang dengan damai, menyampaikan aspirasi melalui orasi, seni, dan aksi teatrikal. Ini adalah aksi yang terorganisir, damai, dan bertanggung jawab,” ujar Ibrahim.
Sementara itu, aparat kepolisian melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi aksi guna menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung. Arus kendaraan di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat tetap dapat berjalan dengan pengawasan petugas yang disiagakan di sejumlah titik.
Perwakilan Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Dedi, menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Pihak kepolisian juga menyatakan kesiapan untuk membantu menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait.
“Silakan menyampaikan pendapat karena hal tersebut dijamin oleh undang-undang. Kami siap memfasilitasi agar poin-poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dapat diteruskan kepada anggota DPR dan pemerintah pusat. Tuliskan tuntutan dengan jelas agar dapat disampaikan melalui jalur yang tepat. Kami juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi,” kata Dedi.
Pengamanan yang dilakukan kepolisian bertujuan untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif serta mencegah adanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan menyusup ke dalam barisan demonstran dan mengganggu proses penyampaian aspirasi. Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat terpantau aman dan terkendali meskipun sempat terjadi ketegangan ketika massa berusaha mendekati area gedung.
Aksi demonstrasi tersebut menjadi bentuk respons mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Massa aksi berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan. Sementara itu, mahasiswa menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak memperoleh respons yang memadai dari pihak terkait.
