Bandung — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menelan ratusan korban jiwa serta memaksa lebih dari sejuta warga mengungsi. Namun di tengah upaya penanganan darurat, publik justru diguncang oleh sejumlah pernyataan dan tindakan pejabat yang dinilai tidak sensitif.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sempat menyebut kondisi di Tapanuli tidak separah seperti yang ramai dibicarakan di media sosial. Pernyataan ini menuai kritik karena dianggap meremehkan penderitaan warga. Meski kemudian ia meminta maaf setelah meninjau langsung lokasi terdampak, kasus ini menunjukkan lemahnya standar komunikasi publik pejabat negara.
Sorotan lain muncul terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang dalam kunjungannya ke lokasi banjir Padang sempat berpose sambil memanggul karung beras. Aksi tersebut viral di media sosial dan dinilai sebagian pihak sebagai pencitraan yang tidak peka terhadap penderitaan warga. Meski pemerintah menegaskan bantuan pangan digandakan, gaya komunikasi seperti ini dianggap menurunkan kepercayaan publik.
Tidak kalah kontroversial, Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat menjabat seumur hidup. Pernyataan itu dinilai tidak pantas di tengah situasi darurat dan berpotensi mempolitisasi bencana. Partai Golkar kemudian mengklarifikasi bahwa ucapan tersebut hanya ekspresi spontan, namun publik tetap menilai hal itu sebagai bentuk komunikasi yang tidak tepat.
Kementerian Kehutanan juga disorot setelah Dirjen Gakkum, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan kayu besar yang terbawa banjir merupakan kayu lapuk. Pernyataan ini memicu perdebatan karena relawan dan warga melihat kondisi lapangan berbeda. WALHI menilai fenomena kayu gelondongan sebagai bukti masih adanya praktik illegal logging dan lemahnya pengawasan hutan. Hal ini memperlihatkan bagaimana komunikasi pejabat yang tidak berbasis data dapat memicu spekulasi dan memperburuk ketidakpercayaan publik.
Rangkaian pernyataan dan tindakan pejabat di atas memperlihatkan bahwa komunikasi publik dalam masa krisis sangat memengaruhi kepercayaan dan menunjukkan empati. Ketika pejabat gagal menunjukkan sensitivitas, publik merasa penderitaan mereka diremehkan. Hal ini berbahaya karena dapat menurunkan legitimasi pemerintah, memperlemah solidaritas sosial, dan membuka ruang bagi spekulasi atau politisasi bencana.
Fernando Emas dari Rumah Politik Indonesia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap gaya komunikasi pejabat negara. Menurutnya, masa krisis seharusnya menjadi momentum bagi pejabat untuk menunjukkan empati, menekankan pentingnya crisis communication strategy berbasis data, empati, dan konsistensi pesan.
Referensi:
tirto.id, reuters.com, theguardian.com
