Bandung, 9 Juni 2026\u2014Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9\/6). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tersebut dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.<\/p>\n\n\n\n
Sebelum pengambilan keputusan tingkat II, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi UU Polri bersama pemerintah. Selanjutnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pendapat akhir pemerintah sebelum pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh peserta sidang. Setelah mendapat persetujuan secara aklamasi, revisi UU Polri resmi disahkan menjadi undang-undang melalui ketukan palu pimpinan rapat.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu perubahan penting dalam revisi UU Polri adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam aturan baru, tamtama dan bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun, sedangkan perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun hingga 60 tahun. Sementara itu, perwira tinggi bintang empat dapat diperpanjang masa dinasnya selama satu tahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan presiden. Ketentuan tersebut menggantikan aturan sebelumnya yang menetapkan batas usia pensiun maksimal 58 tahun bagi seluruh anggota Polri tanpa membedakan jenjang kepangkatan.<\/p>\n\n\n\n
Di tengah proses pengesahan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) menyampaikan penolakan terhadap revisi UU Polri. Koalisi menilai proses pembahasan dilakukan secara terburu-buru dan tidak memberikan ruang partisipasi publik yang bermakna. Menurut mereka, revisi undang-undang tersebut justru bertentangan dengan semangat reformasi kepolisian yang telah diamanatkan dalam berbagai regulasi dan putusan hukum sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pernyataan sikapnya, koalisi menyoroti sejumlah substansi yang dianggap bermasalah. Beberapa di antaranya meliputi pengaturan yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri, tidak adanya penguatan independensi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), perluasan kewenangan kepolisian tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, serta kenaikan usia pensiun yang dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas.<\/p>\n\n\n\n
Koalisi juga menilai revisi UU Polri belum mampu menjawab berbagai persoalan mendasar dalam institusi kepolisian, seperti penyalahgunaan kewenangan, praktik rangkap jabatan, lemahnya pengawasan eksternal, budaya kekerasan, serta persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut mereka, penguatan kewenangan Polri seharusnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang lebih independen dan akuntabel agar prinsip checks and balances tetap terjaga.<\/p>\n\n\n\n
\u201cRevisi undang-undang harus dilakukan secara demokratis dengan tujuan menghadirkan perubahan fundamental yang mampu menjawab persoalan secara utuh, bukan sekadar mengganti aturan lama dengan regulasi baru yang berpotensi menimbulkan masalah baru,\u201d tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian dalam pernyataan resminya.<\/p>\n\n\n\n
Melalui pernyataan tersebut, koalisi mendesak DPR RI dan pemerintah untuk menghentikan pengesahan revisi UU Polri serta membuka kembali pembahasan secara transparan dengan melibatkan partisipasi publik yang inklusif. Meski demikian, DPR dan pemerintah tetap melanjutkan proses legislasi hingga revisi UU Polri resmi disahkan dalam rapat paripurna. Pengesahan ini menandai dimulainya implementasi berbagai ketentuan baru yang akan menjadi dasar hukum bagi institusi kepolisian di Indonesia pada masa mendatang.<\/p>\n\n\n\n
Referensi: kompas.com , ylbhi.or.id<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Bandung, 9 Juni 2026\u2014Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9\/6). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tersebut…<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":1748,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[388],"tags":[802,803,801],"class_list":["post-1747","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-breaking-news","tag-dpr","tag-reformasi-polri","tag-ruu-polri"],"yoast_head":"\n