Bandung – Panggung politik nasional diguncang oleh kabar mengejutkan ketika Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengajukan niatan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan krusial ini disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup berdurasi kurang lebih dua setengah jam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Langkah pengunduran diri tersebut diambil di tengah derasnya dinamika politik serta tekanan publik pasca-keputusan lembaga tinggi negara terkait polemik dokumen pendidikan yang menyita perhatian luas dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers resminya di Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menolak permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh sang wakil presiden. Kendati demikian, dalam diskusi mendalam selama pertemuan tersebut, kepala negara memberikan berbagai pandangan serta saran strategis untuk menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Gibran sendiri memohon izin dan kesempatan untuk terus berjuang membuktikan keabsahan seluruh dokumen legal pendidikannya melalui jalur hukum formal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa dinamika politik tingkat tinggi ini tidak akan melumpuhkan roda pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto tetap memimpin jalannya kabinet secara penuh agar seluruh program prioritas nasional dan pelayanan publik dapat berjalan normal tanpa hambatan berarti. Di sisi lain, proses ketatanegaraan terkait mekanisme lanjutan pengunduran diri ini mulai menjadi sorotan para pengamat konstitusi, mengingat aturan dalam UUD 1945 mengatur secara ketat tahapan pengisian jabatan tinggi negara apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden di tengah masa bakti pemerintahan.
Gelombang mundurnya Gibran dari kursi orang nomor dua di Indonesia menandai babak baru yang sarat emosi dan ketegangan dalam sejarah politik modern tanah air. Peristiwa ini tidak hanya menguji ketahanan koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, tetapi juga menjadi ujian kedewasaan bagi sistem demokrasi Indonesia dalam mengelola krisis konstitusional dan perbedaan pandangan hukum secara terbuka di hadapan publik.
