Bandung – Laporan mengejutkan mengenai eskalasi krisis lingkungan kembali memicu perhatian publik setelah lembaga riset energi dan udara bersih, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), mempublikasikan estimasi yang menyebutkan sebanyak 3.560 orang meninggal dunia akibat paparan pencemaran udara dan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lonjakan angka korban jiwa yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Kalimantan dan beberapa pulau besar lainnya ini terjadi akibat paparan partikel halus PM2.5 yang melampaui ambang batas aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), memicu reaksi tanggapan serius dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menanggapi estimasi tersebut, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati laporan tersebut secara saksama. Kendati demikian, BNPB menilai perlunya klarifikasi dan penjelasan lebih mendalam terkait metodologi, sumber data, serta periode penghitungan yang digunakan dalam riset pemodelan dampak kesehatan tersebut. Pihak kebencanaan menegaskan bahwa angka estimasi dari pemodelan dampak paparan polutan berbeda dengan data kematian yang tercatat secara individual dalam sistem pelayanan kesehatan resmi, sehingga memerlukan integrasi analisis lintas sektor dengan instansi kesehatan.
Di balik perdebatan metodologi dan angka statistik tersebut, laporan CREA menyoroti fakta bahwa puluhan juta penduduk Indonesia sempat terpapar kualitas udara yang berada pada level tidak sehat hingga berbahaya sepanjang periode krisis karhutla. Partikel mikro PM2.5 yang berukuran sangat kecil terbukti mampu menembus saluran pernapasan hingga aliran darah, memicu lonjakan ratusan ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta memberikan ancaman paling berat bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan.
Pemerintah melalui lembaga terkait diingatkan agar tidak sekadar berfokus pada luasan lahan yang berhasil dipadamkan atau jumlah titik panas yang mereda. Desakan publik dan para ahli menggarisbawahi bahwa keselamatan nyawa manusia dan perlindungan kesehatan masyarakat harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam mitigasi bencana jangka panjang. Insiden memilukan ini menjadi pengingat yang tajam bahwa kabut asap bukan sekadar persoalan ekologis musiman, melainkan krisis kemanusiaan yang menuntut kolaborasi nyata dan tindakan preventif yang jauh lebih tegas di masa depan.
