Bandung – Suasana dunia pendidikan tinggi di Indonesia kembali diuji setelah gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari menyisakan duka dan tanda tanya besar. Sebanyak delapan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dilaporkan hilang kontak dan diduga ditangkap oleh aparat keamanan pasca-aksi demonstrasi di Yogyakarta. Menanggapi situasi yang meresahkan ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto secara tegas meminta Rektor UGM untuk segera melakukan verifikasi mendalam guna memastikan kebenaran informasi penahanan serta keselamatan para mahasiswa tersebut.
Insiden ini bermula ketika aksi penyampaian aspirasi oleh aliansi mahasiswa di kawasan kampus UGM bergejolak akibat ketegangan antara massa pengunjuk rasa dan aparat pengamanan. Serikat Mahasiswa UGM melalui media sosial melaporkan adanya sejumlah mahasiswa yang tidak kunjung kembali ke kediaman mereka serta dugaan kekerasan fisik yang dialami selama proses pengamanan berlangsung. Tidak hanya itu, laporan mengenai masuknya selongsong gas air mata ke dalam area kampus turut memperkeruh suasana, memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan sivitas akademika di seluruh tanah air.
Menanggapi laporan hilangnya para mahasiswa ini, Rektor UGM Ova Emilia langsung mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen institusi dalam melindungi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat secara damai. UGM secara tegas menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap warga kampusnya, baik dalam konteks penyampaian aspirasi maupun dalam prosedur pengamanan di lapangan. Di sisi lain, desakan dari berbagai pihak terus mengalir agar aparat penegak hukum bersikap transparan terkait keberadaan para mahasiswa yang dilaporkan hilang kontak agar hak-hak konstitusional mereka tetap terjamin.
Kasus hilangnya mahasiswa pasca-unjuk rasa ini menjadi cerminan rapuhnya ruang dialog antara negara dan kelompok kritis muda di kampus. Kebebasan akademik dan hak menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi tidak seharusnya berujung pada ancaman keselamatan fisik maupun ketakutan sivitas akademika. Publik kini menanti kejelasan langkah nyata dari pihak universitas dan pemerintah dalam mengusut tuntas insiden ini secara humanis dan berkeadilan.
