Categories Breaking News

Akhir Penantian 18 Tahun: Ketok Palu UU Perampasan Aset dan Harapan Baru Melawan Koruptor

Bandung – Setelah dinanti publik selama 18 tahun lamanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan bersejarah tersebut diketok dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara I,Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi yang terdiri atas 74 pasal ini hadir sebagai jawaban atas lemahnya pemulihan kerugian negara selama ini, di mana hukuman badan sering kali tidak membuat jera pelaku kejahatan finansial karena aset hasil kejahatannya masih bisa dinikmati. Melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, aparat penegak hukum kini memiliki instrumen baru untuk memiskinkan pelaku korupsi, narkotika, terorisme, hingga penipuan daring, sekaligus mengembalikan kerugian langsung kepada negara dan para korban.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasannya telah melewati 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta menyerap aspirasi melalui lebih dari 87 rapat dengar pendapat bersama pakar, akademisi, dan masyarakat sipil. Untuk menjawab kekhawatiran publik akan potensi kesewenang-wenangan, undang-undang ini diklaim telah dilengkapi pagar pengaman yang ketat berupa pengawasan independen, pembuktian berimbang di ruang sidang terbuka, serta sistem informasi pengelolaan aset berbasis digital yang transparan agar tidak disalahgunakan sebagai alat politik maupun sarana pemerasan.

Pada akhirnya, disahkannya aturan yang dikawal intensif sejak tahun lalu ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum di Tanah Air. Kini, bola panas berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar tajam ke atas bukan sekadar macan kertas demi mengembalikan uang rakyat yang selama ini dirampas oleh para pelaku kejahatan.

More From Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Diplomasi Rendah Hati di Tengah Kabut Asap: Ketika Jakarta Menyampaikan Maaf di Panggung ASEAN

Bandung – Sebuah sikap kenegarawanan yang lugas ditunjukkan Presiden RI PrabowoSubianto di panggung internasional. Di…

No Na Menembus Gurun California: Ketika Pop Indonesia Berani Tampil Apa Adanya di Coachella

Bandung – Kabar bersejarah kembali datang dari panggung musik dunia. Grup musik perempuan asal Indonesia,…

Misteri Hilangnya Delapan Mahasiswa UGM Pasca Unjuk Rasa Memicu Desakan Investigasi dan Penyelarasan Demokrasi

Bandung – Suasana dunia pendidikan tinggi di Indonesia kembali diuji setelah gelombang unjuk rasa yang…