Bandung 6 Maret 2026 – Gelombang boikot terhadap ChatGPT muncul di berbagai platform digital setelah perusahaan pengembangnya, OpenAI, menandatangani kesepakatan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon). Kontroversi ini memicu kritik luas dari pengguna, aktivis teknologi, hingga komunitas pengembang yang mempertanyakan penggunaan kecerdasan buatan dalam sektor militer.
Kesepakatan tersebut memungkinkan teknologi kecerdasan buatan milik OpenAI digunakan dalam jaringan militer rahasia Amerika Serikat. Keputusan itu muncul setelah pemerintah AS menghentikan kerja sama dengan perusahaan AI lain, Anthropic, yang menolak memberikan akses teknologi mereka karena khawatir akan digunakan untuk pengawasan massal dan pengembangan senjata otonom.
Keputusan OpenAI menerima kontrak tersebut memicu reaksi keras di kalangan pengguna internet. Di berbagai forum daring seperti Reddit dan media sosial X, sejumlah pengguna menyerukan kampanye “delete ChatGPT” serta membatalkan langganan layanan premium sebagai bentuk protes terhadap potensi militerisasi teknologi AI.
Dampak boikot ini cukup signifikan. Dalam waktu kurang dari 48 jam setelah pengumuman kerja sama tersebut, OpenAI dilaporkan kehilangan lebih dari 1,5 juta pengguna yang memutuskan berhenti menggunakan layanan ChatGPT. Sebagian di antaranya beralih ke chatbot pesaing seperti Claude yang dikembangkan oleh Anthropic.
Kontroversi semakin memanas karena banyak pihak menilai bahwa penggunaan teknologi AI dalam sistem militer dapat membuka peluang penyalahgunaan, seperti pengawasan massal terhadap masyarakat sipil atau penggunaan sistem senjata otonom. Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu alasan utama Anthropic menolak kontrak dengan Pentagon sejak awal.
Menanggapi kritik tersebut, CEO OpenAI Sam Altman menyatakan bahwa kerja sama dengan Pentagon tetap disertai batasan etika. Ia menegaskan bahwa teknologi OpenAI tidak akan digunakan untuk pengawasan massal domestik maupun senjata otonom tanpa kendali manusia. Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik.
Sebagai respons atas tekanan publik, OpenAI bahkan mengumumkan revisi terhadap kontrak tersebut untuk memperjelas batasan penggunaan teknologi AI dalam operasi militer. Langkah ini dilakukan setelah perusahaan menyadari bahwa komunikasi awal mengenai kerja sama tersebut dianggap terlalu terburu-buru dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Perdebatan mengenai kerja sama antara perusahaan teknologi dan institusi militer sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, hingga Amazon juga pernah dikaitkan dengan proyek pertahanan yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI semakin erat berkaitan dengan kepentingan geopolitik dan keamanan nasional.
Fenomena boikot terhadap ChatGPT mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap etika penggunaan teknologi. Masyarakat tidak lagi hanya menilai inovasi dari sisi kemajuan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang mungkin muncul.
Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa perkembangan kecerdasan buatan tidak hanya soal kemampuan teknologi, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral, transparansi perusahaan, serta kepercayaan pengguna di seluruh dunia.
Referensi: SindoNews, KabarWarta, Vietnam.VN
