Bandung – Tindakan penganiayaan berat menimpa para Anak ABK (Anak Buah Kapal) yang diduga disiksa dan dimasukkan ke dalam tong selama pelayaran lintas pulau dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju Merauke, Papua Selatan. Peristiwa memilukan yang terjadi selama perjalanan laut sekitar dua bulan ini mengungkap kembali sisi kelam dan rentannya praktik penyiksaan serta perbudakan modern di atas kapal perikanan Indonesia.
Tragedi ini memicu keprihatinan mendalam setelah korban berhasil menyelamatkan diri atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan saat tiba di tujuan. Berdasarkan keterangan awal dan pelaporan berita lokal, para korban mengalami kekerasan fisik dan penyekapan di ruang sempit berupa tong plastik/besi akibat penindasan serta kesewenang-wenangan oknum senior atau pengurus kapal selama berlayar. Pelayaran panjang selama 60 hari tersebut diduga diwarnai tekanan fisik, intimidasi, hingga pengabaian hak-hak dasar sebagai pekerja.
Isu penyiksaan pekerja kapal sebetulnya bukan cerita baru di industri kelautan nasional maupun internasional. Kasus ini menjadi cermin retak bagi efektivitas pengawasan keselamatan kerja laut, proses rekrutmen pekerja harian, hingga perlindungan hukum bagi para buruh nelayan. Laut yang tak bertepi kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab sebagai tempat terisolasi yang minim pengawasan aparat penegak hukum.
Secara teknis, sebagian besar ABK yang terjerat dalam situasi berisiko ini memuat latar belakang ekonomi lemah, minim pendidikan vokasi bahari, dan kelengkapan dokumen kerja resmi yang sering kali diabaikan. Kondisi kerja ekstrem di tengah laut yang dibiarkan tanpa mekanisme pengaduan (whistleblowing) langsung membuat para ABK tidak memiliki tempat berlindung saat intimidasi terjadi.
Sebagai langkah lanjutan, pihak kepolisian dan instansi terkait perlu mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat—mulai dari oknum penganiaya di atas kapal hingga pendaftar atau pengerah jasa tenaga kerja (agent). Perlindungan hukum serta pemulihan fisik dan trauma (trauma healing) bagi para korban harus dijadikan prioritas utama.
