Bandung – Dokumen yang diduga berisi daftar delegasi kunjungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke New York, Amerika Serikat, menjadi sorotan publik setelah beredar luas di media sosial. Perhatian masyarakat tertuju pada tercantumnya nama istri dan anak Menteri Pekerjaan Umum dalam dokumen tersebut, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai transparansi perjalanan dinas pejabat negara.
Dokumen yang diketahui merupakan surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU bernomor HL04/T/Sj/2026/81 tertanggal 29 Juni 2026 itu berkaitan dengan agenda kunjungan kerja ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York yang dijadwalkan berlangsung pada 13–19 Juli 2026. Polemik muncul karena waktu kunjungan dinilai berdekatan dengan laga final Piala Dunia 2026 yang juga digelar di Amerika Serikat. Akibatnya, muncul berbagai spekulasi di ruang digital mengenai tujuan perjalanan tersebut.
Dalam dokumen yang beredar, nama istri Menteri PU tercantum menggunakan paspor diplomatik, sementara putrinya menggunakan paspor biasa. Keberadaan anggota keluarga di dalam daftar delegasi kemudian memicu pertanyaan publik mengenai dasar hukum keikutsertaan mereka, termasuk apakah perjalanan tersebut menggunakan anggaran negara atau dibiayai secara pribadi.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kementerian PU memberikan klarifikasi bahwa surat yang viral bukan merupakan persetujuan perjalanan dinas maupun bukti penggunaan anggaran negara. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian PU, dokumen tersebut diterbitkan semata-mata sebagai persyaratan administrasi pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri. Pihak kementerian juga menegaskan tidak ada penggunaan APBN untuk membiayai anggota keluarga menteri. Jika nantinya keluarga mendampingi dalam perjalanan, seluruh biaya disebut berasal dari dana pribadi. Selain itu, kementerian mengaku sedang menelusuri dugaan kebocoran dokumen internal tersebut.
Dari sisi regulasi, aturan perjalanan dinas luar negeri memang memberikan ruang bagi pasangan menteri untuk mendampingi dalam forum internasional tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015, yang memperbolehkan suami atau istri menteri memperoleh fasilitas perjalanan dinas apabila forum internasional mengharuskan atau memperkenankan pendampingan serta telah memperoleh persetujuan Presiden. Namun, aturan tersebut tidak secara khusus mengatur fasilitas perjalanan bagi anak pejabat, sehingga pembiayaan mereka menjadi salah satu aspek yang paling banyak dipertanyakan masyarakat.
Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai dugaan yang beredar, peristiwa ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan perjalanan dinas pejabat publik menjadi tuntutan yang semakin besar. Di era media sosial, dokumen internal yang tersebar dapat dengan cepat membentuk opini publik, terutama apabila belum disertai penjelasan resmi sejak awal.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa komunikasi publik dari instansi pemerintah tidak cukup hanya dilakukan setelah polemik muncul. Keterbukaan informasi yang cepat, jelas, dan didukung data menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
Hingga saat ini, Kementerian PU tetap menyatakan bahwa belum ada penggunaan dana negara untuk anggota keluarga menteri dan menegaskan bahwa dokumen yang beredar merupakan dokumen administrasi pengurusan visa, bukan keputusan resmi mengenai pembiayaan perjalanan dinas.
Referensi : Suara.com, AFU.id, wwb.co.id
