Bandung – Pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan kembali menjadi sorotan publik setelah Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan indikasi penyalahgunaan fasilitas yang tidak biasa, mulai dari area yang dimodifikasi layaknya hunian pribadi mewah hingga ditemukannya barang-barang terlarang di area steril lapas.
Temuan ini memicu respons cepat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang langsung menerjunkan tim untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran dari sidak Ombudsman, berikut adalah fakta-fakta penting yang terungkap:
- Temuan Bangunan Mirip Vila: Di kompleks rumah dinas lingkungan Lapas Cibinong, ditemukan bangunan yang diubah fungsinya dan dilengkapi fasilitas nyaman melebihi standar perumahan dinas pada umumnya. Bangunan tersebut diduga kuat dimanfaatkan oleh narapidana tertentu.
- Penemuan Barang Terlarang: Dalam penggeledahan di area lingkungan lapas, tim menemukan sejumlah botol minuman keras (miras) dan barang non-standar lainnya yang seharusnya dilarang keras berada di dalam kawasan pemasyarakatan.
- Dugaan Fasilitasi Narapidana: Muncul dugaan kuat adanya pembiaran atau keterlibatan oknum dalam memberikan akses khusus dan kenyamanan ekstra kepada warga binaan tertentu di luar ketentuan yang berlaku.
- Respon Kementerian Imipas: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan akan menindak tegas siapapun oknum petugas yang terbukti memberikan perlakuan khusus atau memfasilitasi pelanggaran ini.
- Rekomendasi Evaluasi Total: Ombudsman mendesak adanya pembenahan sistemik dan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Lapas Cibinong guna mengembalikan fungsi lapas sesuai amanat undang-undang.
Praktik diskriminasi pelayanan dan hadirnya fasilitas “istimewa” di dalam penjara pada dasarnya melukai rasa keadilan masyarakat. Ketika hukum seharusnya memosisikan semua orang setara, penyimpangan semacam ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan internal di lapangan. Reformasi tata kelola pemasyarakatan tidak boleh berhenti pada sidak dan janjijanj pimpinan, tetapi harus diwujudkan dalam penegakan sanksi yang transparan dan konsisten agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat pulih.
Sebagai informasi pendukung, Lapas Cibinong merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sidak oleh lembaga negara independen seperti Ombudsman memang rutin dilakukan di berbagai instansi publik untuk memastikan pelayanan masyarakat dan tata kelola birokrasi bebas dari praktik maladministrasi maupun penyimpangan.
