Bandung – Sidak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kawasan pabrik batu kapur, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, mengungkap berbagai dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Temuan tersebut meliputi lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pekerja yang belum terdaftar BPJS, hingga upah yang dinilai tidak layak. Selain itu, pemerintah juga menemukan sedikitnya 11 pabrik yang diduga beroperasi tanpa izin lengkap.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar pekerja. Industri pengolahan batu kapur memiliki risiko kerja yang tinggi akibat paparan debu dan penggunaan alat berat. Namun, masih ditemukan perusahaan yang belum menyediakan alat pelindung diri secara memadai bagi para buruh.
Selain persoalan ketenagakerjaan, aktivitas pengolahan batu kapur juga dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan. Debu hasil produksi dikeluhkan warga sekitar dan eksploitasi kawasan kapur berpotensi meningkatkan risiko kerusakan lingkungan apabila tidak diawasi secara ketat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan industri tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap pekerja. Pemerintah perlu memperketat pengawasan agar seluruh perusahaan memenuhi kewajiban perizinan, memberikan upah yang layak, menyediakan BPJS, serta menerapkan standar K3 secara konsisten.
Pada akhirnya, para buruh bukan hanya tenaga produksi, melainkan manusia yang berhak memperoleh pekerjaan yang aman, layak, dan bermartabat. Penegakan aturan harus dilakukan secara tegas agar kasus serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Refrensi : Tribun Video, detik.com, detik jabar
