Categories Breaking News

Ribuan Mahasiswa dari 23 Kampus Kepung DPRD Jabar, Bawa Guillotine Bertuliskan “RIP Demokrasi”

Bandung – Gelombang kemarahan mahasiswa kembali memuncak di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu sore (17/6/2026). Lebih dari 1.200 mahasiswa dari 23 kampus yang tergabung dalam BEM SI Wilayah Jawa Barat turun ke jalan. Ini merupakan unjuk rasa ketiga mereka dalam sepekan terakhir. Ada yang berbeda kali ini; massa aksi membawa sebuah simbol protes yang sangat teatrikal, yaitu replika alat pemenggal kepala (guillotine) setinggi dua meter bertuliskan “RIP Demokrasi”.

Gerakan bertajuk “Aksi Indonesia Darurat” ini pecah sekitar pukul 15.24 WIB di bawah pengawalan ketat aparat keamanan. Di sini, para mahasiswa menumpahkan akumulasi kekecewaan mereka terhadap arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa menilai rezim baru ini belum memberikan langkah konkret untuk menyejahterakan rakyat. Sebaliknya, ruang kebebasan berpendapat justru kian tergerus, diperparah oleh gaya komunikasi pimpinan negara yang dinilai abai terhadap substansi hidup masyarakat.

Kegelisahan ini bukan tanpa alasan. Kondisi ekonomi dan tata kelola anggaran negara saat ini dirasa kian mencekik masyarakat bawah. Koordinator BEM SI Jabar, Muhammad Risaldi, menegaskan bahwa aksi ini adalah puncak kemarahan karena aspirasi publik terus-menerus diabaikan oleh penguasa. Selaras dengan itu, perwakilan KM ITB, Nahdah Nabillah HR, ikut menyoroti bagaimana program prioritas nasional yang dipaksakan telah membebani kondisi fiskal negara secara serius. Ujung-ujungnya, rakyat kecillah yang harus menanggung akibatnya.

Sebagai bentuk sikap nyata, aliansi mahasiswa membawa 7 tuntutan resmi yang berfokus pada pembenahan ekonomi dan keadilan sosial. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM nonsubsidi, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan menyelamatkan APBN dari pemborosan. Mereka juga meminta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menutup celah korupsi, serta menolak keras revisi UU TNI-Polri yang berpotensi menghidupkan kembali militerisme di ranah sipil.

Referensi: Suarajabar.id, Kompas.com, Detik.com

More From Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Kedaulatan Energi di Rumah Sendiri: Alasan di Balik Langkah Tegas RI Pangkas Ekspor Gas ke Singapura

(RI resmi pangkas ekspor gas ke Singapura 31 BBTUD dari Sumatra dan Natuna demi penuhi…

Ironi Garasi Sempit: Ketika Mekanik Bengkel ‘Sulap’ Jadi Pemilik McLaren Miliaran Rupiah

Bandung – Bayangkan kamu sedang sibuk mengencangkan baut dan melumasi rantai motor di bengkel rumahanmu,…

Perjuangan Enam Hari Bertahan Hidup di Lautan Nelayan Anambas Ditemukan Selamat di Malaysia

Bandung – Kabar lega menyelimuti keluarga dan warga Kepulauan Anambas setelah seorang nelayan lokal yang…